BALAI PEMASYARAKATAN  KLAS I SEMARANG

TUGAS POKOK

Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

1.        Undang-Undang Dasar 1945

2.        Pancasila

3.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

4.        Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5.        Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6.        Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

7.        Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

8.        Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

9.        Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

10.          Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.01 Tahun 1998 Tentang Tugas, kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan.

11.          Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

12.          Petunjuk Teknis menteri Kehakiman RI Nomor E.40-P.05.03 tahun 1987 Tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

VISI

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang professional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupanterhadap klien pemasyarakatansebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

MISI

1.   Mewujudkan Penelitian Kemasyarakatan yang obyektif, akurat dan tepat waktu

2.   Melaksanakan program pembimbingan, secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan

3.   Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM

4.   Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum

FUNGSI

1.      Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang menerima permintaan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari :

A.          Penyidik, penuntut dan hakim

Penyidik wajib meminta  pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

 (Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

(Pasal 65 huruf bUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

B.          Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini di buat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan. Disamping laporan penelitian kemasyarakatan untuk penentuan program pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara juga mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan untuk program integrasi warga binaan pemasyarakatan yaitu pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Assimilasi.

C.         Balai Pemasyarakatan Lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini di buat atas permintaan Kepala Balai Pemasyarakatanlain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan.

D.         Instansi Lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini di buat atas permintaan Departemen Sosial, departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan lain – lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai keperluan dari instansi tersebut.

(Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan dan Petunjuk Teknis menteri Kehakiman RI Nomor E.40-P.05.03 tahun 1987 Tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan)

 Wawancara Litmas ABH

                                                 Wawancara Litmas ABH

2.      Pembimbingan

A.       Balai Pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan klien untuk Klien Diversi dan Integrasi (PB, CB, CMB, CMK dan Kerja Sosial) dilakukan dalam 3 (Tiga) tahapan  yaitu:

1)   Bimbingan tahap awal

          Dalam tahap awal, pelaksanaan kegiatan meliputi :

a.   Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran atau pertimbangan

b.   Setelah dibuat litmas, disusun rencana program bimbingan.

c.   Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.

d.   Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

2)   Bimbingan tahap lanjutan

          Pada bimbingan tahap lanjutan, perlu diperhatikan :

a.   Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.

b.   Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3)   Bimbingan tahap akhir

            Pelaksanaan bimbingan tahap akhir adalah meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien.

                (Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan dan Petunjuk Teknis menteri Kehakiman RI Nomor E.40-P.05.03 tahun 1987 Tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan)

Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus yaitu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dimana hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

Adapunteknispembimbingan klienmelalui :

1)      Home Visit / Kunjungan Rumah

2)      Wajib Lapor

3)      Telepon

 Bimbingan Home Visit  

    BimbinganHome Visit / Kunjungan Rumah                  

 

Klien wajib lapor

    Klien wajib lapor

B.       Bentuk kegiatan Pembimbingan Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang

1)   Pembimbingan Kepribadian. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada klien terhadap norma-norma yang belaku di masyarakat agar klien dapat menyesuaikan dengan lingkungan setelah berhadapan dengan hukum

2)   Pembimbingan Kemandirian. Bertujuan untuk memberikan latihan keterampilan dan kegiatan bengkel kerja untuk bekal klien menjadi manusia yang aktif dan produktif.

 

  

   Pembimbingan Kepibadian

         Pembimbingan Kepibadian        

 

Pembimbingan Kemandirian

    Pembimbingan Kemandirian

C.       Pasca Rehabilitasi

Bertujuan melanjutkan program rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun maksudnya mengingatkan kepada klien untuk tidak mengulang kembali / Rilet. Program pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang setiap 3 (Tiga) Bulan sekali bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pasca Rehabilitasi

 Kegiatan Pasca Rehabilitasi

3.   Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

A.  Pendampingan Dalam Setiap Tingkat Pemeriksaan

1)        Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

2)        Dalam pemeriksaan di Sidang Pengadilan setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

B.  Pendampingan Diversi

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesioanal berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

(Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

                                  Pendampingan Diversi

 

    Pendampingan Diversi

4.   Pengawasan

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab.

(Pasal 14 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

                                   Pengawasan Diversi

                                                Pengawasan Diversi

 

WILAYAH KERJA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG

Wilayah kerja Bapas Klas I Semarang meliputi 5 (lima) kabupaten/kota yakni :

A.  Kota Semarang

B.  Kota Salatiga

C.  Kabupaten Semarang

D.  Kabupaten Kendal

E.  Kabupaten Grobogan

 

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG

 struktur organisasi

Oleh : Wahyu Budi Heriyanto, Amd.IP, SH